Yang disebut dengan hukum perbankan adalah semua hukum-hukum serta norma yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan bank, termasuk di dalamnya kelembagaan, kegiatan usaha, dan tata cara serta proses pelaksanaan kegiatan usahanya.
Yang disebut dengan norma tertulis adalah segala yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai bank. Sedangkan yang disebut dengan norma tidak tertulis adalah segala yang meliputi hal-hal atau kebiasaan yang terjadi dalam praktek perbankan.
Di dalam hukum perbankan terdapat 5 asas penting dan dijadikan sebagai dasar-dasar pengambilan ketentuan hukum perbankan. Keempat asas penting tersebut adalah:
- Asas Kehati-hatian
- Asas Demokrasi Ekonomi
- Asas Kerahasiaan
- Asas Kepercayaan
- Asas Mengenal Nasabah
Hukum perbankan saat ini menjadi sebuah hukum sektoral dan fungsional. Hal ini dikarenakan cakupan luas dari sistem perbankan itu sendiri serta kegiatan usaha yang dijalankan menggunakan prinsip hukum perbankan. Belum lagi hukum-hukum lain yang secara umum termasuk juga dalam kajian hukum perbankan contohnya hukum dagang, hukum administrasi, hukum internasional, hukum pidana, dan masih banyak lagi lainnya.
Oleh karena banyaknya celah perbedaan hukum di antara satu dan lainnya karena luasnya ruang lingkup hukum perbankan, Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan sumber-sumber hukum perbankan untuk mempermudah setiap keputusan yang berkenaan dengan perbankan. Beberapa ketentuan yang khusus mengatur atau berkaitan dengan perbankan bisa ditemukan di beberapa undang-undang berikut ini:
- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
- Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan), telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Karena bank adalah produk usaha dari perbankan yang keberadaannya tergantung pada tingkat kepercayaan nasabahnya, sehingga bank dan produk usaha perbankan lainnya wajib melindungi nasabahnya dengan hukum perbankan yang tepat dan lengkap sesuai kasus, sehingga tercipta situasi saling menguntungkan antara bank dan nasabah yang akan berdampak positif terhadap sistem perekonomian negara.
Title : Asas-Asas dan Sumber-Sumber Hukum Perbankan di Indonesia
Description : Yang disebut dengan hukum perbankan adalah semua hukum-hukum serta norma yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan bank, ...
